Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan

   

   

DOKUMEN KELENGKAPAN PELAPORAN KEBERADAAN ORMAS

  1. Surat permohonan melaporkan  keberadaan;
  2. Akte pendirian atau status orkemas yang disahkan notaris;
  3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris;
  4. Surat Keterangan Terdaftar dari KEMENKUMHAM/KEMENDAGRI
  5. Tujuan dan program kerja organisasi;
  6. Surat keputusan tentang susunan kepengurusan orkemas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  7. Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
  8. Pas foto pengurus organisasi berwarna , usuran 4x6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
  9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi;
  10. Surat keterangan domisili organisasi dari Wali Nagari/Camat atau sebutan lainnya;
  11. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi;
  12.  Foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama;
  13.  Keabsahan kantor atau sekretariat orkemas yang dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;
  14. Surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
  15. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
  16. Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan yang ditandatangani oleh  ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
  17. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani oleh  ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
  18. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun yang ditandatangani oleh  ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
  19. Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh  ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
  20. Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
  21. Rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  22. Rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja;
  23. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat.
   
   

  • 06 September 2019

Galeri Video



Agenda

Download

Polling

Statistik


Banner


Saran Masuk



Sampaikan Saran Anda